Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa meluruskan pemberitaan yang menyebutkan bahwa wakil menteri sebagai anggota kabinet menteri. Wakil menteri bukanlah anggota kabinet. Jadi, sama saja dengan pejabat eselon 1. Hanya job-nya saja yang nanti diatur bersama para menteri,” kata Hatta kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (16/10/2011).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mengatakan, gaji yang diterima wakil menteri ini setara dengan pejabat eselon 1. Ia menuturkan, berdasarkan pengalaman Kabinet Indonesia Bersatu, para menteri memiliki banyak kesibukan, seperti menghadiri rapat kabinet, rapat di DPR, hingga ke luar negeri. Belum lagi ada kementerian yang memiliki cakupan kerja yang sangat luas, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur soal minyak hingga listrik. Maka itu, menteri membutuhkan wakil yang dapat membantu tugasnya.

Ketika ditanya tentang adanya direktur-direktur jenderal di setiap kementerian, Hatta hanya menjawab, “Saya tidak mau berspekulasi soal itu. Kan itu diatur undang-undang,” ujar Hatta. Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa mengatakan, penambahan wakil menteri tak membuat kabinet menjadi gemuk. “Keberadaan wakil menteri tidak akan membuat kabinet tambah gemuk karena mereka sepenuhnya pejabat karier yang keberadaannya juga sudah ada di situ. Hanya bergeser tempat dengan jabatan baru sebagai wakil menteri. Keberadaan mereka juga diakui undang-undang. Istilah ‘menjadi tambah gemuk’ sangat tak relevan,” kata Daniel melalui pesan singkat kepada media massa, Jumat (14/10/2011).
Continue reading →